TANGUNGJAWAB PEMBERIAN KREDIT PERBANKKAN DALAM SUATU PERJANJIAN

Yulkarnaini Siregar, Ismayani Ismayani

Abstract


Perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain, yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian baku ini yang dibuat oleh pihak bank sudah menyalahi asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang ‘sahnya suatu perjanjian’ dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dengan telah dibuatnya ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan perjanjian, yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library Research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-Undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, majalah-majalah hukum, surat kabar, artiketl-artikel dan tulisan-tulisan dalam internet juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam penulisan ini. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPER menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya. Tanggung jawab dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini kedudukan penanggung sama dengan debitur. Oleh sebab itu, penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang . Untuk penyelesaian kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam beperkara, seperti saat ini upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk untuk menyelesaikan perkara tersebut.  Dalam penelitian lapangan lazimnya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah negosiasi yang dilakukan oleh para pihak

Full Text:

PDF

References


Ali Said Kasim, (2003). Penerapan Sistem Know Your Customer Principle Di Indonesia, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman.(2010). Hukum Perbankan.Sinar Grafika, Jakarta.

G.A Diah Utari (et.al),(2012), “Pertumbuhan Kredit Optimal”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.

H. Budi Untung. (2005).Kredit Perbankan di Indonesia.Andi, Yogyakarta.

Hendermin Djarab, (2001), Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia, Citra Abadi Bakti, Bandung.

Hermansyah, (2006), Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan II, Kencana Prenada Media Grup.

Johanes Ibrahim, (2003), Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, Utomo, Bandung

Kasmir, (2000), Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Edisi Baru), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kusumastuti, D. (2019). Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state. Deepublish.

Muhamad Djuhamna, (2000), Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti, (1995), Aneka Perjanjian, cet. 10, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).

Rachmadi Usman, (2001), Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.

A. Jurnal

Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, R. (2023). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(1), 159-177.

Idris, M. (2015). Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1).

ISMAYANI, I. (2018). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 1(1), 31-44.

Ismayani, I., & Harahap, S. K. (2023). Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 3(2), 129-135.

Ismayani; Mashdurohatun, Anis; Wahyuningsih, Sri Endah. (2023). Reconstruction of Fiduciary Collateral Execution Regulations due to False Debtors Based on Justice Value. JL Pol'y & Globalization, 129, 16.

Mulyati, E. (2016). Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. Jurnal Bina Mulia Hukum, 1(1), 36-42.

Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 277-290.

Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 277-290.

Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 4(1), 95-109.

Wawointana, R. (2013). Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank. Lex Privatum, 1(3).

Yunus, A. (2017). Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Maleo Law Journal, 1(1), 106-118.




DOI: https://doi.org/10.54314/jssr.v7i2.1876

Article Metrics

Abstract view : 56 times
PDF - 23 times