PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Sofian Sofian, Raskiansyah Sinaga, Siti Maharani

Abstract


Perdagangan orang, atau istilah human trafficking adalah merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan modern yang tentunya melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang maha Esa. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum didalam peraturan perundang-undangan terhadap anak korban perdagangan orang, bagaimana penyebab terjadinya korban perdagangan orang terhadap anak, serta bagaimana bentuk kebijakan perlindungan hokum terhadap anak korban perdagangan orang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan memakai metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis yaitu menganalisis penerapan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan orang yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, dan Pemberian Informasi. Hambatan ditemui berdasarkan perspektif viktimologi bahwa desain hukum pidana masih belum berorientasi kepada perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang tetapi masih untuk kepentingan pelaku sebagaimana Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Full Text:

PDF

References


UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, 2002.

Emy Suryana, Implementas Kebijakan Pemeritah Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Trafking Perempuan dan Anak, 2009.

Endang Sulistyaningsih, Pelacuran di Indonesia, sejarah dan Perkembangannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Rahyanan, Salma Safitri, Makalah Diskusi tentang Trafficking, kerjasama ACILS-Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005




DOI: https://doi.org/10.54314/jssr.v7i2.1949

Article Metrics

Abstract view : 25 times
PDF - 8 times