TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KUHP NASIONAL: KAJIAN SEJARAH HUKUM

Abstract

Abstract: The entry into force of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code on 2 January 2026 relocated the core corruption offences into the codification, while the Anti-Corruption Law remains in force for most of its offences. This study traces the historical regulation of corrupt conduct by government officials, analyses the relationship between the National Criminal Code and the special statutory regime, and assesses its implications for criminal law policy and legal certainty. It applies normative legal research with historical, statutory, and conceptual approaches to legal materials ranging from the Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië to Law Number 1 of 2026 on Penal Adjustment and related Constitutional Court decisions. The findings show three phases: the codification of official crimes in colonial criminal law, a gradual decodification through military emergency regulations and special statutes culminating in Article 43B of Law Number 20 of 2001, and a partial recodification through Articles 603 to 606 of the National Criminal Code. This recodification relocates norms rather than reforming their substance, producing a dual regime anchored in Articles 187 and 622. Legal certainty for officials therefore depends on consistent formulation of the elements of abuse of authority and state financial loss across both regimes.

Keyword: corruption; government officials; national criminal code; legal history; criminal law policy.

Abstrak: Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 memindahkan rumusan inti tindak pidana korupsi ke dalam kodifikasi, sementara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku untuk sebagian besar deliknya. Penelitian ini bertujuan menelusuri perkembangan historis pengaturan perbuatan koruptif pejabat pemerintahan, menganalisis hubungan KUHP Nasional dengan rezim undang-undang khusus, dan menilai implikasinya terhadap politik hukum pidana serta kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan sejarah, perundang-undangan, dan konseptual terhadap bahan hukum sejak Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut bergerak melalui tiga fase, yaitu kodifikasi delik jabatan dalam hukum pidana kolonial, dekodifikasi bertahap melalui peraturan darurat militer dan undang-undang khusus yang memuncak pada Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta rekodifikasi parsial melalui Pasal 603 sampai Pasal 606 KUHP Nasional. Rekodifikasi itu lebih banyak memindahkan letak norma daripada memperbarui substansinya, sehingga melahirkan rezim ganda yang bertumpu pada Pasal 187 dan Pasal 622. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan bergantung pada konsistensi rumusan unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara di kedua rezim tersebut.

Kata kunci: tindak pidana korupsi; pejabat pemerintahan; KUHP Nasional; sejarah hukum; politik hukum pidana.