URGENSI REFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERKEADILAN DAN BERORIENTASI PADA HAK KORBAN

Abstract

Abstract: The protection of witnesses and victims had constituted a fundamental element in the administration of a fair criminal justice system. Nevertheless, its implementation in Indonesia had encountered various normative and institutional shortcomings that impeded the effective fulfillment of victims' rights. This study aimed to examine the urgency of legal reform in witness and victim protection in order to promote a criminal justice system grounded in substantive justice and victim-oriented principles. The study employed a normative legal research method with statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that strengthening legal substance, enhancing institutional effectiveness, and developing comprehensive mechanisms for protection and recovery are essential to ensure effective access to justice and the restoration of victims' rights. Therefore, legal reform in witness and victim protection constitutes a strategic prerequisite for establishing a more responsive, equitable, and victim-oriented criminal justice system.

Keywords: Legal Reform; Witness and Victim Protection; Substantive Justice; Criminal Justice System; Victims' Rights.

Abstrak: Perlindungan saksi dan korban merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan normatif dan kelembagaan yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi hukum perlindungan saksi dan korban dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan hak korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum diperlukan melalui penguatan substansi hukum, optimalisasi peran kelembagaan, serta pengembangan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Dengan demikian, reformasi hukum perlindungan saksi dan korban merupakan prasyarat strategis dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

Kata kunci: Reformasi Hukum; Perlindungan Saksi dan Korban; Keadilan Substantif; Sistem Peradilan Pidana; Hak Korban