PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERKARA PIDANA NO. 390/PID.SUS/2021/PN JKT SEL
DOI:
https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2307Abstract
Abstract: The problem of inappropriate and poor quality pharmaceutical preparations is a problem that needs to be addressed in depth by many parties because it is not only related to drug control problems, but also crime problems, so there needs to be cooperation between the police, prosecutors or courts, and to receive extraordinary support from the community. The formulation of the problem in this thesis research is how to formulate criminal acts against pharmaceutical preparations without BPOM permission based on Law on Health Number 17 of 2023, how to formulate criminal responsibility for pharmaceutical preparations without BPOM permission based on Law on Health Number 17 of 2023, how application of the law by judges to pharmaceutical preparations without BPOM permission in Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN.Jkt-Sel. The research method in this research includes a normative juridical type, with analytical descriptive research characteristics, with the data sources used in this research namely primary data, secondary data and tertiary data. The research approaches are the statutory approach, the conceptual approach. Data collection techniques and tools, namely document study, were then analyzed qualitatively.
Â
Keywords: Pharmacy, Licensing, Medicine, Crime
Abstrak: Permasalahan sediaan farmasi yang tidak sesuai dan berkualitas buruk merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara mendalam oleh banyak pihak karena tidak hanya terkait permasalahan pengendalian narkoba, tapi juga permasalahan kriminalitas sehingga perlu adanya kerjasama antara polisi, jaksa atau pengadilan, dan mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana formulasi perbuatan pidana terhadap sediaan farmasi tanpa izin BPOM berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, bagaimana formulasi pertangungjawaban pidana terhadap sediaan farmasi tanpa izin BPOM berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap sediaaan farmasi tanpa izin BPOM pada Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Jkt-Sel. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekaan konsep (conceptual approach). Teknik dan alat pengumpul data yaitu studi doekumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Â
Kata kunci: Farmasi, Izin, Obat, Pidana
Downloads
References
Anief, M. (2018). Prinsip umum dan dasar farmakologi. Ugm Press.
Awaliyah, F., Fahrezi, M. S., Salyo, R., & Santoso, G. (2022). Telaah Implementasi: Global Citizen dan Pengungsian di Beberapa Negara. Jurnal Pendidikan Transformatif, 1(3), 93–107.
Christasya, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan. LEX PRIVATUM, 14(1).
Ghifary, A. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. UIN AR-RANIRY.
Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(1), 9–15.
Harahap, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 1–6.
Hardani, M. S. (2024). BUKU AJAR KOSMETIKA ALAM DAN AROMATERAPI. Samudra Biru.
Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Amanna Gappa, 1–13.
Hartono, A. (2022). Kajian Hukum Pidana Terhadap Call Data Record (Cdr) Sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Selatan). UNIVERSITAS LAMPUNG.
Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), 2(4), 31–44.
Juliana, A. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS KEGIATAN PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI BERUPA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR BERDASARKAN PASAL 4 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA. UNIVERSITAS GRESIK.
Khairi, M. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(1), 28–34.
Lestari, K. A., Pambudi, R. S., & Khusna, K. (2022). Gambaran Pengelolaan Obat Prekursor di Apotek Niwasya Kabupaten Lampung Selatan Periode Januari-Juni 2021. Universitas Sahid Surakarta.
Matippanna, A. (2022). HUKUM KESEHATAN: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. AMERTA MEDIA.
PANGGABEAN, C. D. C. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid. B/2020/PN. Kisaran). Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
PRASETYO SARI, P. (2022). TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2021/PN Kds). Universitas Islam Sultan Agung.
Rifai, A. A., & Humaedi, S. (2020). Inklusi penyandang disabilitas dalam situasi pandemi Covid-19 dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(2), 449.
