PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KERJA SAMA OPERASI (KSO)(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2023/PN.MKS

Abstract

Abstract: Corruption is a form of crime that has a broad impact on society, the administration of government, the national economy, and public trust in the legal system and state institutions. Corruption not only causes financial losses to the state but also disrupts development efforts, creates injustice, undermines the governance of both government bodies and business entities, and provides illicit gains to certain parties. Consequently, the eradication of corruption is a crucial component of law enforcement and the protection of the public interest. Based on the background provided, the research questions are focused on the following: What are the legal regulations and criminal liability concerning corruption within the context of a Joint Operation (Joint Venture/KSO) under current applicable law? What are the types and forms of Joint Operations (KSO) and their corresponding legal frameworks in Indonesia? How is the enforcement of criminal law analyzed regarding the embezzlement of Joint Operation (KSO) assets, as examined in Court Decision Number 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks? In Indonesian criminal law, a criminal offense is defined as an act committed by an individual that fulfills the elements stipulated in legislation. These elements include the act itself, its unlawful nature, the presence of fault (culpability), and the perpetrator's capacity to be held accountable for their actions. In criminal law, it is not sufficient merely to prove that an act occurred; one must also establish a link between the perpetrator and the act, as well as satisfy the element of fault in accordance with applicable legal provisions. In corruption cases involving Joint Operations (KSO), corporate liability must also be linked to the specific elements of the corruption offense charged. In cases involving Article 2, paragraph (1) of the Corruption Eradication Law, it is necessary to analyze whether there was an act of unlawfully enriching oneself, another person, or a corporation, which resulted in financial loss to the state or the national economy.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Criminal Offense, Operational Cooperation (KSO)

Abstrak: Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga negara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, menciptakan ketidakadilan, merusak tata kelola pemerintahan dan badan usaha, serta memberikan keuntungan secara tidak sah kepada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi Kerja sama operasi (KSO) berdasarkan perspektif dan ketentuan hukum yang berlaku? Bagaimana jenis dan bentuk KSO serta pengaturan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Bagaimana Analisis penegakan hukum tindak pidana terhadap penggelapan aset KSO dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam hukum pidana, tidak cukup hanya dibuktikan bahwa suatu perbuatan telah terjadi, tetapi harus dapat dibuktikan pula adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan tersebut serta terpenuhinya unsur kesalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan KSO, pertanggungjawaban korporasi juga harus dikaitkan dengan unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Apabila perbuatan berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, perlu dianalisis apakah terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Tindak Pidana, KSO (Kerja Sama Operasional)