ANALISIS HUKUM MENGENAI PENETAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Abstract

Abstract: The problems in this research are how to provide legal protection for children who commit narcotics crimes, how diversion is regulated for children who commit narcotics crimes according to the legal system in Indonesia and how to apply diversion to children who commit narcotics crimes (Determination Study Number 1/Pen.Div/2022 /PN.Srh). This method is carried out by reading several literatures, searching for data/cases directly at the Sei Rampah District Court, then looking at the reality or facts by linking the articles with the implementation of diversion and criminal sanctions for children who use narcotics in accordance with these provisions. The results of the research show that the legal regulation of diversion for children who have committed narcotics crimes in Indonesia is guided by Republic of Indonesia Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation no. 65 of 2015 Jo. PERMA No. 4 of 2014 concerning guidelines for the process of implementing diversion in the juvenile criminal justice system. The application of diversion to children convicted of narcotics crimes, case number 1/Pen.Div/2022/PN.Srh referring to Perma Diversion, causes legal uncertainty and uselessness, because the application of Perma Diversion actually causes doubts among law enforcers (especially investigators and public prosecutors). regarding the obligation to seek diversion for children who are in conflict with the law so that the principle of the best interests of the child is not achieved.

 

Keyword: Diversion, Narcotics Crime, Children 

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, bagaimana pengaturan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika menurut sistem hukum di Indonesia dan bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (Studi Penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh). Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur melakukan pencarian data/kasus langsung ke Pengadilan Negeri Sei Rampah  selanjutnya melihat kenyataan atau fakta dengan mengaitkan pasal-pasal dengan pemberlakukan penerapan Diversi dan sanksi pidana anak yang narkotika sesuai dengan penetapan-penetapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia berpedoman pada UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan diversi terhadap anak perlaku tindak pidana narkotika kasus penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh mengacu kepada Perma Diversi menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan, karena penerapan Perma Diversi justru menyebabkan keragu-raguan kepada penegak hukum (khususnya penyidik dan penuntut umum) mengenai kewajiban mengupayakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga justru prinsip kepentingan terbaik untuk anak tidak tercapai.

 

Kata kunci: Diversi, Pidana Narkotika, Anak