PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Medan)
Published 2025-09-03
How to Cite
Abstract
Abstract: The electronic certificate program still has loopholes for abuse of authority by the government, especially for the general public who do not understand electronic certificates and also the electronic certificate program. Electronic certificates do not fulfill one of the objectives of the law, namely justice, because there are still many areas that have limited internet access. The legal basis for regulating the issuance of electronic-based certificates as the basis for proof of ownership of land rights is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities which regulates electronic systems, electronic documents, data, databases and electronic signatures. Legal protection for holders of electronic-based land certificates in Medan City in terms of proving electronic land certificates is not a problem because electronic land certificates.
Keyword: Legal Protection, Certificates, Electronic
Abstrak: Program sertifikat elektronik masih saja memiliki celah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah khususnya bagi masyarakat awam yang belum memahami tentang sertifikat elektronik dan juga program sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik tidak memenuhi salah satu tujuan hukum yakni keadilan dikarenakan masih banyak daerah yang memiliki akses internet yang terbatas. Dasar hukum pengaturan penerbitan sertifikat berbasis elektronik sebagai dasar atas bukti kepemilikan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai sistem elektronik, dokumen elektronik, data, pangkalan data dan tanda tangan elektronik. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah berbasis elektronik di Kota Medan dari segi pembuktian sertifikat tanah elektronik tidak menjadi masalah karena sertifikat tanah elektronik.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikat, Elektronik
Downloads
References
- Abdulkadir Muhammad. (2021). Hukum dan Penelitian Hukum,. Citra Aditya,.
- Al Farisi, S., & Iqbal Fasa, M. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(1). http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(2), 220–239. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11
- Ashari, A., Umam, K., Setiawan, A., & Amalia, R. A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No 5 Tahun 2020 Tentang Hak Tanggungan Elektronik Ditinjau Dari Aspek Pelayanan Publik Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat. Unizar Law Review, 6(2). https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.43
- Diana, L. (2025). PELAKSANAAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED LAND CERTIFICATES. Jurnal Ilmiah Metadata, 7(1), 72–83.
- Nasution, N. R., & Ramadhani, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum, 2(2).
- Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti, I Made Pria Dharsana, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH DIGITAL DIKAITKAN DENGAN KEAMANAN DATA PRIBADI. Jurnal Preferensi Hukum, 4(1), 91–96. https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6590.91-96
- Ranti Alifia Syadilla, & Nathanael Abiel. (2025). KEKUATAN HUKUM HASIL ALIH MEDIA SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(6), 2415–2425. https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025
- Rejekiningsih, T. (2022). ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA). Yustisia Jurnal Hukum, 5(2).
- Rumia Hutauruk, L., & Sembiring, R. (2025). ANALISIS PEMBERIAN MARGA PADA NAMA MELALUI PROSES MANGAIN KEPADA SUKU DI LUAR BATAK TOBA (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blg). Journal of Science and Social Research, 2, 3029–3037.
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. Administrative Law & Governance Journal, 4(1), 2621–2781.
- Syarifaatul Hidayah, Evi Hariyani, Lilis Mukarromah, Aprila Niravita, & M. Adymas Hikal Fikri. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU), 1(6)