PRAKTIK ILLEGAL FISHING STUDI KASUS: KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA
DOI:
https://doi.org/10.54314/jssr.v8i4.4503Abstract
Abstract: This study aims to analyze the practice of illegal fishing in Tanjung Tiram District, Batu Bara Regency, North Sumatra Province, and to examine the causal factors, socio-economic impacts, and the effectiveness of fishery law enforcement in the region. As an archipelagic state, Indonesia possesses vast marine resources; however, illegal fishing practices are still rampant, committed both by foreign vessels and local fishermen. The research employed a juridical-empirical method with a sociological approach, involving interviews, observations, and documentation with traditional fishermen, fisheries officers, and local authorities. The findings reveal that illegal fishing in this area includes the use of trawls, drag nets, and explosives. The main factors driving such activities are weak law enforcement, economic pressure, and low legal awareness among coastal communities. The impacts include marine ecosystem degradation, decreased income of traditional fishermen, and rising social conflicts. This study recommends strengthening inter-agency surveillance, enhancing legal awareness and community education, and developing alternative economic programs to reduce illegal fishing and promote sustainable marine resource management in Indonesia.
Keyword: Illegal Fishing, Fishermen, Fisheries Law, Socio-Economic Impact, Tanjung Tiram
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik illegal fishing yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, serta menelaah faktor penyebab, dampak sosial-ekonomi, dan efektivitas penerapan hukum perikanan di wilayah tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, namun praktik penangkapan ikan secara ilegal masih marak dilakukan, baik oleh kapal asing maupun nelayan lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap nelayan tradisional, pejabat Dinas Perikanan, dan pihak Kecamatan Tanjung Tiram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik illegal fishing di kawasan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti penggunaan pukat hela (trawl), pukat tarik, dan bahan peledak. Faktor utama yang mendorong nelayan melakukan praktik tersebut adalah lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerusakan ekosistem laut, penurunan pendapatan nelayan tradisional, dan munculnya konflik sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan lintas lembaga, peningkatan sosialisasi hukum kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir sebagai langkah strategis dalam mengurangi praktik illegal fishing dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
Kata kunci: Illegal Fishing, Nelayan, Hukum Perikanan, Sosial Ekonomi, Tanjung Tiram
Downloads
References
Astriyanti, M. P., & Efritadewi, A. (2024). Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Ilegal Fishing. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(10), 498-507.
Badan Informasi Geospasial. BNPB. 2013. https://bnpb.go.id/documents/buku- renas-pb.pdf (accessed September 3, 2020).
Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara. 2019
Fauzi, A. (2015). Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Febriansyah, R., Anant, M. D., Athala, M. M. I., Syakur, M. Z. A., Arofah, M. N., & Sadiawati, D. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 933-945.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP). (2020). Laporan Tahunan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44. Jakarta.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Jakarta.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Solichien, M. Y. Peran negara dalam memberantas illegal fishing. (No Title).
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukamto, M. E. I. (2017). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 35-62.
