PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM KOMUNIKASI KEBIDANAN LINTAS BAHASA: STUDI PADA PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL

Abstract

Abstract: Communication is an essential component of maternal healthcare services because it serves as the primary medium for delivering health information, supporting clinical decision-making, and building therapeutic relationships between midwives and patients. In multicultural societies, cross-language communication often presents challenges in midwifery services. Language barriers may lead to misunderstandings of medical information, unclear informed consent, reduced quality of care, and potential legal disputes between patients and healthcare providers. This study aims to analyze legal protection for patients in cross-language midwifery communication within maternal healthcare services. The research employs a normative legal approach using statutory and conceptual methods. Data were collected through literature studies of laws, regulations, books, scientific journals, and legal documents related to patient protection and midwifery services. The findings indicate that legal protection is based on patients' rights to receive accurate, clear, and understandable information as stipulated in Indonesian Health Law Number 17 of 2023. Midwives have legal and ethical responsibilities to ensure patients understand health information through appropriate language use, interpreter assistance, visual communication tools, and effective therapeutic communication. Strengthening intercultural communication competencies and establishing multilingual communication standards are essential to improving maternal healthcare quality and ensuring patient legal protection.

Keywords: legal protection, patient, midwifery communication, cross-language communication, maternal health

Abstrak: Komunikasi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan maternal karena menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi kesehatan, pengambilan keputusan klinis, dan pembentukan hubungan terapeutik antara bidan dan pasien. Dalam masyarakat yang memiliki keberagaman bahasa dan budaya, komunikasi lintas bahasa sering menjadi tantangan dalam pelayanan kebidanan. Hambatan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman informasi medis, ketidakjelasan persetujuan tindakan medis, penurunan kualitas pelayanan, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara pasien dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pasien dalam komunikasi kebidanan lintas bahasa pada pelayanan kesehatan maternal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan pasien serta pelayanan kebidanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien dalam komunikasi lintas bahasa didasarkan pada hak pasien untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bidan memiliki kewajiban hukum dan etika untuk memastikan informasi kesehatan dapat dipahami oleh pasien melalui penggunaan bahasa yang sesuai, bantuan penerjemah, media komunikasi visual, serta teknik komunikasi terapeutik yang efektif. Penguatan kompetensi komunikasi lintas budaya dan penyediaan standar pelayanan komunikasi multibahasa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal serta menjamin perlindungan hukum pasien.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pasien, komunikasi kebidanan, lintas bahasa, kesehatan maternal