OIMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIC MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (E-MUSRENBANG) DI DESA PADANG MANINJAU KECAMAN AEK KUO KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
DOI:
https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.985Abstract
Penerapan e-musrenbang di desa Padang Maninjau didasari karena adanya permasalahan di dalam kegiatan musyawarah rencna pembangunan desa. Dimana kegiatan ini dirasa masih kurang efektif untuk mewujudkan program perencanan pemvangunan desa, sehingga diterapkanlah sistem e-musrenbang di Desa Padang Maninjau. Namun setelah diterapkan e-musrenbang muncul permasalahan baru di dalamnya seperti pada ketersedian sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penggunaan e-musrenbang yang masih kurang memadai. Penelitian in sendirii bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mengenai implementasi Kebijakan (e- musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan memakai model implementasi George C. Edward III Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan (e-musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara masih belum berjalan dengan optimal, hal ini terlihat pada salah satu variabel sumber daya sarana dan prasarana yaitu jaringan listrik dan internet (wifi) yang masih belum memadai.
Downloads
References
Agustino, Leo. (2015). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Firdaus dan Fakhry Zamzam. 2018. Aplikasi Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish
Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Jawa Barat: CV. Jejak.
Indiahono, Dwiyanto. 2008. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
Miles, Mathew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Pendamping, Mulyarto. Cet. I. Jakarta : UI Press.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung
Peraturan:
UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
UU No. 32 tahun 2004 Peraturan kementerian dalam negeri no. 98 tahun 2018 tentang sistem informasi perencanaan daerah (SIPD)
peraturan menteri dalam negeri nomor 98 tahun 2018




