PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DALAM SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP (STUDI PUTUSAN MK NO.114/PUU-XX/2022 TERKAIT UJI MATERIL UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)
DOI:
https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2353Abstrak
Abstract: This study discusses the comparison between open and closed proportional systems in legislative elections, focusing on the analysis of the Constitutional Court (MK) Decision No. 114/PUU-XX/2022 which tests the material of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. In an open proportional system, voters have the freedom to directly elect legislative candidates, while in a closed proportional system, voters only elect political parties, and legislative candidates are determined by the party. This MK decision is important because it confirms the validity of the system used in Indonesian elections and its implications for democracy, political representation, and voter rights. This study aims to outline the legal basis, constitutional arguments, and socio-political impacts of the legislative election system regulated in the Election Law, by viewing the MK decision as a basis for strengthening the clarity of the election system in Indonesia. The results of the study show that the chosen election system affects political representation and public involvement in the election process.
Â
Keywords: general election, open proportional system, closed proportional system,
               constitutional court
Abstrak: Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilihan umum legislatif, dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XX/2022 yang menguji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif secara langsung, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, dan calon legislatif ditentukan oleh partai tersebut. Putusan MK ini penting karena menegaskan validitas sistem yang digunakan dalam pemilu Indonesia serta implikasinya terhadap demokrasi, representasi politik, dan hak pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar-dasar hukum, argumen konstitusional, serta dampak sosial-politik dari sistem pemilihan legislatif yang diatur dalam UU Pemilu, dengan melihat keputusan MK sebagai landasan dalam memperkuat kejelasan sistem pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu yang dipilih mempengaruhi keterwakilan politik serta keterlibatan publik dalam proses pemilihan.
Â
Kata kunci: pemilihan umum, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, mahkamah konstitusi
Unduhan
Referensi
Achmad Kosasih, M. M. (2023). Legislasi dan Perwakilan Politik. Indigo Media.
BOTUTIHE, D. (2024). Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana). Universitas Islam Indonesia.
Hakiki, Y. R., & Widad, Z. (2023). Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1(4), 15–29.
Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 10(2), 120–137.
Hutabarat, N. R. (2022). Politik Hukum Presidential Treshold; Studi Komprehensif Pemilihan Umum di Indonesia (Vol. 1). Nico Hutabarat.
Kartabrata, F. R. (2023). PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022. LITIGASI, 24(2), 229–260.
Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan. Jurnal Tana Mana, 4(1), 92–100.
Maulidi, M., & Ishaq, Z. (2023). Krisis Nilai Demokrasi atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka ke Mahkamah Konstitusi oleh Elemen Masyarakat. JOSH: Journal of Sharia, 2(02), 122–131.
Syaifuddin, M. F. (2023). Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945.(Closed Proportional System in the General Election of Members of the House of Representatives in the Perspective of the NRI Constitution of 1945). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Hukum dan Teori Konstitusi. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.
Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(1), 125–133.
Wijaya, K. (2023). Dinamika Parpol Tentang Wacana Perubahan Sistem Pemilu 2024 dalam Perspektif Demokrasi. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1(2), 153–166.
Wishnu, D. (2021). PENGISIAN JABATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN BERBASIS DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. UNIVERSITAS JAYABAYA.
